MODALITAS CALON ANGGOTA DPRD BERDASARKAN JENIS KELAMIN

(STUDI DI PARTAI GOLKAR, PKB DAN PDIP DAPIL 1 PROVINSI LAMPUNG)

Abstract

Setelah 18 tahun berjalan, affirmatif action telah menggerakkan semangat perempuan mencapai keterwakilan perempuan sebanyak 30% DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Meskipun demikian,  affirmasi belum menjadi kebijakan bagi peningkatan keterwakilan di Lembaga legislatif. Pada tahun 1999 prosentase perempuan di DPR  hanya 9,0 %, pada  pemilu 2004 mencapai  11,24 %; menjadi  18 %  pada pemilu 2009;  mencapai 17,32% pada  pemilu 2014; dan  20,52% pada pemilu 2019. Kesenjangan keterwakilan perempuan dengan laki-laki sebagai anggota legislative tersebut memberikan dampak pada responsibilitas kebijakan dan anggaran untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Penelitian ini akan medekripsikan kesulitan yang dihadapi perempuan dalam bersaing dengan laki-laki pada pemilu tahun 2019. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan legislator perempuan dan laki-laki yang berhasil maupun yang gagal dalam persaingan. Data diolah dan dianalisis dengan mendekatan modal social, lalu disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan calon anggota legislative memiliki sumberdaya politik yang kuat untuk bersaing dengan calon laki-laki.